Bab 8 Sub Bab 1 HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (PPKn X)

law cityzen
February 14, 2021

 


BAB 8

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945


KOMPETENSI DASAR

  1. Menghayati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 

  1. Peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat.

  1. Menganalisis hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

  1. Menyaji hasil analisis tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 


Materi Pembelajaran


  1. DESENTRALISASI ATAU OTONOMI DAERAH DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

  1. Desentralisasi 

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. 

Ada dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi sebagai berikut. 

  1. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan- badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. 

  2. Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi  ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. 

Kesimpulan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. 

Fungsi pemerintahan, desentralisasi adalah sebagai berikut. 

  1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. 

  2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. 

  3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. 

  4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. 

Kelebihan desentralisasi adalah sebagai berikut. 

  1. Meringankan manajemen pemerintah pusat.

  2. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 

  3. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.

  4. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. 

  5. Peningkatan efisiensi kerja antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

  6. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan 

  7. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. 

  8. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.


Kelemahan desentralisasi, sebagai berikut 

  1. Lemahnya koordinasi antar badan atau lembaga 

  2. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. 

  3. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. 

  4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele 

  5. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. 

  1. Otonomi Daerah 

Berikut ini beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. 

  1. C.J. Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. 

  2. J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri.

  3. Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas, karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. 

  4. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kesimpulan: otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. 

  1. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memerhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. 

  1. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indones sebagai berikut. 

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND). 

  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 

  3. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur 

  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. 

  6. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

  10. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

  12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

  13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

  1. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia 

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di lndonesia sebagai berikut 

  1. Nilai unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. 

  2. Nilai dasar desentralisasi teritorial, yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. 

Berkaitan dengan dua nilai dasar di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. 

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dianut sebagai barikut. 

  1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. 

  2. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

  3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju 

Terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut. 

  1. Prinsip kesatuan 

Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

  1. Prinsip riil dan tanggung jawab

Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.

  1. Prinsip penyebaran 

Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada manyarakat untuk kreatif dalam mambangun daerahnya. 

  1. Prinsip keserasian 

Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. 

  1. Prinsip pemberdayaan 

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.


  1. KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH PUSAT 

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki tiga fungsi sebagai berikut.

  1. Fungsi Layanan (Servicing Function) 

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. 

  1. Fungsi Pengaturan (Regulating Function) 

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah sebagai berikut. 

  1. Menyediakan infrastruktur ekonomi 

Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, dan hak paten. 

  1. Menyediakan barang dan jasa kolektif 

Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. 

  1. Menjembatani konflik dalam masyarakat 

Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat. 

  1. Menjaga kompetisi 

Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. 

  1. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa 

Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. 

  1. Menjaga stabilitas ekonomi 

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. 

  1. Fungsi Pemberdayaan 

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. 

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: 

  1. politik luar negeri, 

  2. pertahanan dan keamanan, 

  3. yustisi (hukum), 

  4. moneter dan fiskal nasional, 

  5. agama, serta norma. 

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut. 

  1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

  2. Memerhatikan pemerataan dan keadilan. 

  3. Menciptakan demokratisasi, 

  4. Menghormati serta menghargai berbagi kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. 

  5. Memerhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional. 

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat sebagai berikut. 

  1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. 

  2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara. 

  3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. 

  4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, dan penerbangan antariksa.

  5.  Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal. 

  6. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya. 

  7. Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.