Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e didepan jawaban yang tepat!
Dalam negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, presiden mempunyai kedudukan yang istimewa, yaitu...
tidak dapat diganggu gugat
mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara
sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan*
tidak dapat diberhentikan oleh siapa pun
mempunyai kekuasaan tidak terbatas
Salah satu penyimpangan konstitusi sangat mendasar yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu 1945-1949 adalah ....
tugas kepala pemerintah dipimpin oleh seseorang perdana menteri
perubahan sistem demokrasi dengan banyaknya partai
berpindahnya ibukota negara Republik Indonesia ke Yogyakarta
lahirnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia Serikat
perubahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer *
Amandemen pertama terhadap UUD 1945 ditunjukkan untuk mengurangi kewenangan presiden. Hal ini karena sebelum era reformasi, kekuasaan presiden ….
cenderung kurang bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lain
adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah kepada otoriter *
DPR kesulitan mengadakan kontrol terhadap kerja presiden
pertanggungjawaban presiden sulit dipelajari oleh lembaga negara lain
memegang kekuasaan tertinggi di bawah MPR
Salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Orde Baru adalah ….
Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas
Indonesia mulai memiliki utang besar kepada negara-negara maju
Indonesia sering mengalami kritik dari luar
terjadi banyak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme *
Indonesia tidak mau bersaing di pentas dania
Alasan utama dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
Kegagalan konstituante dalam membentuk undang-undang dasar yang baru *
UUDS 1950 diânggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman
kekuasaan parlemen menurut UUDS 1950 terlalu luas
adanya tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura
Presiden tidak memiliki kewibawaan lagi
Berikut ini yang membedakan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen adalah ….
sebelum amandemen presiden sebagai kepala negara sesudah amandemen presiden hanya menjabat kepala pemerintahan
sebelum amandemen menteri bertanggung jawab kepada parlemen, sesudah amandemen menteri bertanggung jawab kepada presiden
sebelum amandemen presiden dipilih oleh MPR, sesudah amandemen presiden dipilih langsung oleh rakyat *
sebelum amandemen DPA sebagai lembaga tinggi negara, setelah amandemen DPA sudah tidak menjadi lembaga tinggi negara
sebelum amandemen kekuasaan presiden tidak tak terbatas, sesudah amandemen kekuasaan presiden terbatas
Perhatikan pernyataan berikut.
Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum.
Pancasila berubah menjadi Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
Demokrasi terpimpin cenderung ke pemusatan kekuasaan presiden.
Pengangkatan presiden seumur hidup.
DPR hasil pemilu 1955, dibubarkan oleh presiden.
Dari pernyataan di atas yang termasuk penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1966 adalah pernyataan nomor ...
1), 2), 3), dan 4)
2), 3), 4), dan 5) *
1), 3), 4), dan 5)
3), 4), dan 5)
1), 2), 3), 4), dan 5)
Hal yang membedakan pemilihan presiden sebelum dan sesudah amandemen adalah …
masa jabatan
waktu pemilihan
ketentuan masa kampanye
cara pemilihan *
wewenang yang tidak terbatas
Pada masa pemerintahan Orde Baru, presiden memiliki kekuasaan sebagai berikut, kecuali ....
memegang kekuasaan legislatif
sebagai kepala pemerintahan
mengangkat dan melantik para anggota MPR *
sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat
menyatakan perang
Tekad Presiden Soeharto pada saat telah diangkat menjadi presiden RI adalah ….
menjalankan pemerintahan secara utuh dan konsekuen sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 *
menjalankan pemerintahan secara utuh dan konsekuen sesuai dengan Pancasila dan UUDS 1950
memuaskan segala bentuk korupsi
membubarkan seluruh partai yang tidak mendukung pemerintahan
menegakkan khilafah di bumi Indonesia
Presiden mempunyai hak prerogatif untuk memberikan grasi dan rehabilitasi. Pelaksanaan hak ini dengan memerhatikan pertimbangan…
MPR
DPR
Mahkamah Agung *
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia sesudah amandemen UUD 1945 sebagai berikut, kecuali ….
bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas
presiden adalah kepala pemerintahan kepala negara
parlemen terdiri atas dua bagian, yaitu DPR dan MPR *
kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung
sistem pemerintahan yang berlaku adalah presidensial
Lembaga negara yang selalu ada pada konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950) adalah ….
MPR, DPR, dan MA
konstituante, BPK, dan MA
senat, para menteri, dan BPK
MPR, DPR, dan DPRD
presiden, DPR, dan MA *
Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, artinya ...
Tidak dapat saling menjatuhkan *
presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri
DPR berfungsi sebagai alat kontrol
presiden sebagai mandataris MPR
menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden
Mekanisme dan cara kerja sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat disebut sistem ….
Politik
Pemerintahan *
negara
kekuasaan
dekorasi
Proses pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dilakukan di depan….
pimpinan DPR
pimpinan MPR
anggota MPR *
tokoh-tokoh reformasi
pimpinan MA
Latar belakang lahirnya pemerintahan reformasi adalah ….
adanya penyimpangan-penyimpangan pemerintah Orde Baru
utang luar negeri yang amat besar sehingga tidak terbayar
para mahasiswa sudah bosan dengan gaya pemerintahan Presiden Soeharto
untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan demokratis *
jatuhnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap pemerintahan Indonesia
Di bawah ini adalah perbuatan yang menyebabkan presiden diberhentikan menurut pasal 7A UUD 1945, kecuali ….
melakukan tindak pidana berat
melakukan pengkhianatan terhadap negara
melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan publik *
tidak memenuhi syarat-syarat sebagai presiden
melakukan korupsi
Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada masa antara 17 Agustus 1950 -5 Juli 1959 adalah ….
Undang-Undang Dasar 1945
Maklumat Pemerintah 14 November 1945
Konstitusi RIS 1949
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 *
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum merupakan wewenang ….
Mahkamah Konstitusi *
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
MPR
presiden
Perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sesudah amandemen UUD 1945 adalah …..
presiden harus diganti setiap lima tahun sekali
setiap UU harus melalui persetujuan DPR
usulan nama-nama menteri bisa diajukan oleh partai politik
Dewan Pertimbangan Agung ditiadakan
MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara *
Perubahan pertanggungjawaban para menteri kepada parlemen merupakan hasil yang diusulkan oleh...
BP KNIP *
PPKI
KNIP dan DPR
perdana menteri
konstituante
Hal yang tidak pernah berubah dalam sistem ketatanegaraan kita sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi meskipun sudah sering berganti konstitusi adalah….
sistem pemerintahan
sistem kepartaian
sistem politik negara
bentuk negara *
bentuk pemerintahan
Sesudah diadakan amandemen UUD 1945 lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang menjaga kehormatan dan perilaku hakim adalah …..
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitus
Komisi Yudisial
Jaksa Agung
DPR dan presiden *
Salah satu kelemahan atau keburukan yang paling menonjol dari sistem pemerintahan parlementer, adalah ….
pemerintahan cenderung labil
kabinet dapat dijatuhkan setiap saat
berpengaruhnya pengawasan DPR
program pemerintah cenderung terhambat
sering terjadi krisis kabinet dan presiden *