Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat!
Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, kedudukan MPR dengan lembaga tinggi negara lainnya adalah ..
lebih tinggi
sejajar *
lebih rendah
sebagai pemegang kekuasaan yudikatif
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif
Berikut ini wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali ..
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
memutus sengketa kewenangan lembaga negara
memutuskan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana *
memutus pembubaran partai politik
memutus perselisihan tentang hasil pemilu
Keberadaan kementerian negara diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu ...
UU RI Nomor 39 Tahun 2008 *
UU RI Nomor 12 Tahun 2006
UU RI Nomor 4 Tahun 2008
UU RI Nomor 38 Tahun 2008
UU RI Nomor 103 Tahun 2001
Seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai berikut, kecuali …
pejabat negara lainnya
pemimpin direksi perusahaan swasta
pemimpin direksi perusahaan negeri
pimpinan organisasi masyarakat
memiliki pekerjaan sampingan *
Berdasarkan pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri diserahkan secara mutlak kepada ..
MPR
DPR
presiden *
DPA
MA
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan ..
legislatif
eksekutif *
yudikatif
federatif
koordinatif
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ...
menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan *
menteri luar negeri, menteri pertahanan dan menteri sekretariat negara
menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara
menteri dalam negeri, menteri pertahanan serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan
Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali..
warga negara Indonesia
sehat jasmani dan rohani
memiliki integritas dan pribadi yang baik
setia kepada Pancasila
memiliki dedikasi tinggi terhadap keinginan pribadi *
Perhatikan data di bawah ini!
Cinta akan kemajuan dan pembangunan.
Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati orang lain.
Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ...
2 dan 4 *
1 dan 3
1 dan 4
1 dan 2
3 dan 4
Kekuasaan negara menurut John Locke, yaitu ...
legislatif, eksekutif, dan konstitutif
yudikatif, eksekutif, dan federatif
legislatif, eksekutif, dan yudikatif
legislatif, eksekutif, dan yudisial
legislatif, eksekutif, dan federatif *
Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara ...
horizontal *
vertikal
positif
negatif
campuran
Bacalah kasus berikut!
Kasus ancaman hukuman pidana bagi TKI di negara-negara kawasan Timur Tengah berlanjut. Sebagian besar TKI didakwa atas kasus pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan. Pemerintah membantu penyelesaian kasus húkum para TKI. Pemberian fasilitas bantuan hukum merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi para TKI. Kementerian yang mempunyai peran penting dalam membantu penyelesaian kasus di atas, yaitu kementerian ...
ketenagakerjaan *
perindustrian
perdagangan
pertahanan
sosial
Contoh implementasi nilai religius Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, yaitu ...
memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan *
mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik
membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
mewajibkan beribadah di tempat ibadah
Kementerian yang ada di Indonesia berjumlah 34. Tiap-tiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri. Dalam menjalankan tugasnya menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR karena ….
kedudukan menteri sejajar dengan DPR
kedudukan menteri sejajar dengan presiden
kedudukan menteri tidak bergantung presiden
kedudukan menteri tidak bergantung DPR *
kedudukan menteri hanya bergantung pada MPR
Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah, merupakan kekuasaan . ...
moneter *
eksaminatif
yudikatif
konstitutif
legislatif
Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya kekuasaan yudikatif. Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif, yaitu ...
BPK
DPD
MA*
Bank Indonesia
presiden
Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang mempunyai aktivitas dalam bidang penelitian, yaitu ...
LIPI *
LSN
LAN
ANRI
BPPT
Perhatikan kegiatan berikut!
Keyakinan tentang adanya sifat humanis.
Pengakuan adanya martabat manusia.
Kesadaran untuk menciptakan persatuan bangsa
Semangat rela berkorban untuk nusa dan bangsa.
Kesetiaan terhadap nilai-nilai demokrasi.
Mewujudkan karakter manusia yang beradab
Adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.
Pernyataan yang menunjukkan inti nilai kemanusiaan Pancasila ditunjukkan oleh nomor ...
1, 2, 3, dan 4
1, 2, 6, dan 7 *
2, 5, 6, dan 7
3, 4, 5, dan 6
4, 5, 6, dan 7
Lembaga negara yang bertugas menguji Undang-Undang atas UUD 1945 (judicial review) adalah
MPR
DPR
Mahkamah Konstitusi *
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Tokoh yang memperkenalkan teori Trias Politika berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah ...
Montesquieu *
John Locke
Afdi Afdian
Moh. Mahfud
Jimly Asshiddiqie
Pancasila sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan makna yang terdapat dalam ....
nilai objektif
nilai subjektif
dimensi spiritual
dimensi kultural
dimensi institusional *
Lembaga Pemerintah Non (LPNK) yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan adalah
BNN
BNPB
BNPT
BNP2TKI
BASARNAS *
Keberadaan Lembaga Pemerintah Non Kementerian diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu ...
Keppres RI No. 103 Tahun 2001 *
Perpres No. 47 Tahun 2009
UU No. 39 Tahun 2008
UU No. 40 Tahun 1999
UU No. 20 Tahun 2003
Pembagian kekuasaan eksekutif secara vartikal terdapat pada pilihan ...
presiden (negara), gubernur (kabupaten dan bupati/walikota (provinsi/kota)
presiden (kota), walikota (kabupaten), dan gubernur/bupati (negara/provinsi)
walikota (kota), gubernur/bupati (provinsi kabupaten), dan bupati/walikota (kabupaten kota)
presiden (negara), gubernur (provinsi) dan bupati/walikota (kabupaten/kota) *
walikota/bupati (kota/kabupaten), gubernur (provinsi), dan presiden (negara)
Dasar hukum adanya kementerian diatur secara eksplisit tercantum dalam ....
pasal 18 UUD NRI Tahun 1945
pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 *
pasal 19 UUD NRI Tahun 1945
pasal 20 UUD NRI Tahun 1945
pasal 23 UUD NRI Tahun 1945