SOAL PKN SMA KELAS X



1.        Perhatikan pernyataan berikut !
1)   Manusia merupakan makhluk pribadi yang terdiri dari jasmani dan rohani
2)   Manusia senantiasa ingin hidup berkelompok, berorganisasi, dan membutuhkan bantuan orang lain
3)   Manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki sifat yang berbeda – beda.
4)   Manusia mempunyai keunikan (spesifikasi) yang membedakannya dengan individu lain.
Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri manusia sebagai makhluk individu dan sosial ditunjukkan nomor . . . .
a.         1 dan 2
d.         1, 3 dan 4
b.        3 dan 4
e.          1, 2, 3 dan 4
c.         1,2 dan 3


2.        Sifat mencakup semua, yang dimiliki negara menurut Miriam Budiardjo adalah . . . .
a.    setiap peraturan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali
b.    hak negara untuk melaksanakan undang – undang sesuai tujuan bersama
c.    negara berkuasa untuk memaksakan kekerasan secara legal
d.   negara berhak menggunakan senjata untuk membela diri
e.    negara berhak menyerbu negara lain

3.        Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu menjadi Jerman merupakan contoh terjadinya negara secara . . . .

a.         innovation
d.         fusi
b.        cessie
e.          anexatie
c.         acessie


4.        Salah satu unsur terbentuknya negara adalah adanya pengakuan dari negara lain. Pada dasarnya pengakuan dari negara lain ini sangat diperlukan bagi negara yang merdeka dan berdaulat untuk . . . .
a.    mencapai stabilitas nasional
b.    menjaga keamanan negara dari ancaman negara lain
c.    memenuhi syarat dalam ikut pergaulan internasional
d.   mendapatkan keuntungan dari hubungan internasional
e.    mendapatkan posisi strategis di kancah pergaulan internasional

5.        Suatu negara yang menjadi jajahan negara lain disebut
a.         mandat
d.         koloni
b.        uni
e.          dominion
c.         protektorat


6.        Tujuan NKRI terdapat dalam . . . .
a.    UUD 1945 alinea ke- II
b.    Tap MPR No. VII/MPR/2001
c.    UUD 1945 alinea ke- I
d.   Pembukaan UUD 1945 alinea ke- IV
e.    Pembukaan UUD 1945

7.        Fungsi bestuur dalam teori catur praja merupakan fungsi . . . .
a.    peradilan
b.    kepolisian
c.    kehakiman
d.   pemerintahan
e.    perundang – undangan

8.        Jiwa nasionalisme dapat diwujudkan dengan sikap . . . .
a.    ramah terhadap wisatawan asing
b.    tidak mau berpergian ke luar negeri
c.    menerima semua pengaruh dari luar
d.   mempelajari tarian daerah
e.    menentang westernisasi

9.        Nilai patriotisme yang dapat dikembangkan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia merebut dan mempertahankan kemerdekaan adalah . . . .
a.    melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang
b.    menyejajarkan Bangsa Indonesia dengan bangsa lain
c.    rela berkorban guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
d.   lepas dari penjajahan asing mananpun
e.    Bangsa Indonesia berhasil menentukan nasibnya sendiri

10.    Landasan hukum negara Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .
a.         1 ayat (1)
d.         2 ayat (1)
b.        1 ayat (2)
e.          2 ayat (2)
c.         1 ayat (3)


11.    Hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur termasuk penggolongan hukum menurut . . . .
a.    subernya
b.    wujudnya
c.    waktu berlakunya
d.   tempat berlakunya
e.    sifatnya

12.    Yang tidak termasuk sumber – sumber hukum formal yaitu . . . .
a.    undang – undang (statuta)
b.    kebiasaan (custom)
c.    keputusan hakim (yurisprudensi)
d.   undang – undang dasar
e.    pendapat sarjana hukum (doktrin)

13.    UU yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah . . . .
a.    UU No. 4 Tahun 2002
b.    UU No. 4 Tahun 2003
c.    UU No. 4 Tahun 2004
d.   UU No. 5 Tahun 2003
e.    UU No. 5 Tahun 2004
14.    Dibawah ini yang tidak termasuk lembaga peradilan di Indonesia yaitu . . . .
a.         MA
d.         PTUN
b.        MK
e.          KY
c.         BPK


15.    Berikut ini merupakan pengadilan tingkat banding adalah . . . .
a.    Mahkamah Agung
b.    Mahkamah Konstitusi
c.    Pengadilan Negeri
d.   Pengadilan Tinggi
e.    Komisi Yudisial

16.    Salah satu wewenang Mahkama Agung dalam bidang peradilan adalah . . . .
a.    memutuskan perkara perdata dan pidana pada tingkat banding
b.    memberikan keputusan atas perkara nikah, talak, warisan dan hibah
c.    mengadili dan memeriksa perkara pada tingkat pertama
d.   menguji secara material terhadap peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang
e.    bersama presiden melakukan pengawasan terhadap para pengacara

17.    Berikut contoh sikap patuh terhadap hukum di lingkungan keluarga adalah . . . .
a.    membayar pajak tepat waktu
b.    menaati peraturan lalu lintas
c.    mematuhi peraturan pemerintah
d.   melengkapi dokumen pribadi, seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
e.    mematuhi ketentuan hukum yang berlaku

18.    Dibawah ini adalah salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum kecuali . . . .
a.    main hakim sendiri
b.    melanggar lampu lalu luntas
c.    tidak membawa SIM dan STNK
d.   membayar pajak tepat waktu
e.    menginap tanpa harus lapor ketua RT

19.    Dasar hukum keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi adalah . . .
a.    UU No 20 Tahun 2001
b.    UU No 28 Tahun 1999
c.    UU No 3 Tahun 1971
d.   UU No 30 Tahun 2002
e.    UU No 15 Tahun 2002

20.    Pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, dan pengobatan gratis kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara disebut . . . .
a.         unifikasi
d.         kodifikasi
b.        ratifikasi
e.          universalisasi
c.         gratifikasi


21.    Berikut ini yang termasuk tindak pidana yang telah dikenakan sanksi, kecuali . . . .
a.    Ahmad Fathanah
b.    Andi Malarangeng
c.    Munir dan Marsinah  
d.   Sri Mulyani
e.    Abdullah Puteh

22.    Berikut termasuk organisasi anti korupsi, kecuali . . . .
a.         CIBA
d.         JW
b.        DPD
e.          AJI
c.         MTI


23.    Upaya penanggulangan korupsi dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Berikut ini yang termasuk tindakan preventif yaitu . . . .
a.    proses hukum yang sama bagi para pelaku korupsi tanpa adanya diskriminasi
b.    pembentukan berbagai lembaga yang mendukung pencegahan korupsi
c.    pemberian sanksi yang tegas dan konsisten pada setiap aparat hukum yang tidak tegas terhadap adanya korupsi
d.   pemberian hukuman secara sosial dalam bentuk isolasi kepada para pelaku korupsi
e.    memberikan tekanan langsung kepada pemerintah dan lembaga – lembaga penegak hukum untuk segera memproses secara hukum para pelaku korupsi

24.    Salah satu wujud tanggung jawab masyarakat berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi adalah . . . .
a.    melakukan kampanye anti korupsi setiap hari
b.    memberikan informasi secara bertanggung jawab
c.    mengadili para koruptor apabila tertangkap tangan
d.   mewujudkan aparatur negara dengan kinerja baik dan bersih dari KKN
e.    memberikan perlindungan kepada koruptor sebelum ditangkap

25.    Agar terhindar dari perilaku tindak pidana korupsi sebaiknya kita membiasakan diri untuk bersikap . . . .
a.    pasrah dengan keadaan tanpa melakukan perbaikan
b.    mensyukuri apa yang telah dimiliki
c.    enggan membayar pajak dengan jujur
d.   bertakwa kepada Tuhan, jujur, dan disiplin
e.    mencari peluang usaha

26.    Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki pribadi manusia . . . .
a.    dengan perjuangan yang gigih
b.    sebagai pemberian negara
c.    sebagai pemberian pemerintah
d.   secara kodrat
e.    berasal dari agama yang diyakini

27.    Berikut ini bukan merupakan hal – hal yang menjadi kewenangan Komnas HAM adalah . . . .
a.    melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
b.    menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun mediasi
c.    menyampaiakn rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti
d.   melakukan proses penyidikan terhadap kasus pelanggaran HAM
e.    memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan

28.    Hak asasi manusia bagi warga Negara Indonesia telah diatur dalam . . . .
a.    UU No. 9 Tahun 1999
b.    UU No. 19 Tahun 1999
c.    UU No. 29 Tahun 1999
d.   UU No. 39 Tahun 1999
e.    UU No 49 Tahun 1999

29.    Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia adalah . . . .
a.    tidak main hakim sendiri
b.    mendiskriminasi suku tertentu
c.    tidak menghargai perbedaan pendapat
d.   melindungi pelaku pelanggaran HAM
e.    membatasi kebebasan beragama

30.    Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 memiliki wewenang untuk . . . .
a.    melakukan pemantauan tentang pelaksanaan penegakan HAM.
b.    memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat
c.    melaksanakan penyuluhan tentang perlindungan dan penegakan HAM
d.   menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan penegakan HAM
e.    melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang pelanggaran HAM

31.    Kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah . . .
a.    pada tanggal 12 Mei 1998, aparat menembaki demonstran di Universitas Trisakti sehingga empat mahasiswa meninggal dunia.
b.    dalam demonstrasi pada akhir 1997 dan awal tahun 1998, mahasiswa dan aparat keamanan sering terlibat dalam ketegangan
c.    pada Bulan Mei 1998 gerakan mahasiswa reformasi yang dipelopori mahasiswa berhasil menumbangkan pemerintahan Orde Baru yang otoriter
d.   pada awal tahun 1998, mahasiswa melakukan demonstrasi besar untuk menuntut dilakukannya perbaikan kehidupan bangsa
e.    terjadi demonstrasi besar – besaran yang yang menuntut diturunkannya Presiden Soeharto

32.    Dibawah ini yang bukan merupakan peran serta masyarakat dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia yaitu . . . .
a.    Menghormati dan menghargai lembaga perlindungan HAM
b.    Mendengar dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM
c.    Aktif mensosialisasikan hukum dan HAM
d.   Menghargai hak – hak perempuan dan anak
e.    Menyembunyikan bukti – bukti terjadinya kasus pelanggaran HAM

33.    Instrumen HAM internasional yang berkaitan dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu . . . .
a.    Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
b.    Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
c.    International Covenant on Civil and Political Rights
d.   Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity
e.    Charter of the United Nations

34.    Politik apartheid atau diskriminasi rasial berdasarkan warna kulit atau ras merupakan tindakan yang melanggar HAM. Politik tersebut pernah dipraktikan di Negara . . . .
a.    Jepang
d.   Afrika Selatan
b.    Italia
e.    Rusia
c.    Jerman


35.    International Crime Court (ICC) merupakan badan peradilan HAM internasional PBB yang bersifat tetap. Jenis kejahatan yang ditangani ICC sebagai berikut, kecuali . . . .
a.    Pemusnahan
b.    Kejahatan melawan kemanusiaan
c.    Penyerangan suatu bangsa atau negara terhadap negara lan
d.   Perampokan kekayaan negara
e.    Kejahatan perang

I.         Esay
1.        Jelaskan asal mula terjadinya negara secara:
a.    cessie
b.    fusi
c.    anexatie
2.        Jelaskan sumber hukum formal yang berupa:
a.       custom
b.      yurisprudensi
c.       doktrin
3.        Jelaskan lembaga peradilan di Indonesia berikut ini !
a.       MA
b.      MK
c.       KY
4.        Sebutkan dan jelaskan dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia (min 3)!
5.        Sebutkan kasus – kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia (min 3) !






Previous Post Next Post