I.
Pilihlah jawaban yang tepat dari pertanyaan di
bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf a,b,c, d atau e
1.
Pelanggaran HAM diklasifikasikan menjadi
pelanggaran HAM berat dan ringan. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan adalah ….
a.
kasus
pencurian
b. kejahatan
genosida
c. tragedi
Semanggi berdarah
d. daerah
operasi militer di Aceh
e. penembakan
mahasiswa didik di Trisakti
2.
Sikap perilaku yang menunjukkan
pelanggaran terhadap hak asasi pribadi antara lain dapat kita lihat dari . . .
.
a. melaksanakan
ibadah sesuai dengan keyakinannya
b. ikut
serta dalam pemilu
c.
memaksakan
suatu agama kepada agama lain
d. mengembangkan
kebudayaan daerahnya
e. belajar
di negara lain
3.
Hak kemerdekaan yang tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 alinea pertama berlaku bagi . . . .
a.
seluruh bangsa
yang mengalami penjajahan
b. seluruh
rakyat yang mengalami penjajahan
c. hanya
kaum buruh yang mengalami penjajahan
d. seluruh
kaum buruh yang mengalami penjajahan
e. hanya
kaum bangsawan yang mengalami penjajahan
4.
Pengakuan hak asasi manusia dalam
kebebasan beragama selaras dengan nilai – nilai Pancasila . . . .
a.
Ketuhanan YME
b. Kemanusiaan
yang adil dan beradab
c. Persatuan
Indonesia
d. Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
e. Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
5.
Landasan konstitusional Hak Asasi
Manusia (HAM) terdapat pada . . . .
a. Pancasila
sila kedua dan kelima
b.
UUD 1945 pasal
28, 28 A sampai 28 J
c. Tap
MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM
d. UU
No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
e. UU
No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
6.
Hak asasi manusia bagi warga Negara
Indonesia telah diatur dalam . . . .
a. UU
No. 9 Tahun 1999
b. UU
No. 19 Tahun 1999
c. UU
No. 29 Tahun 1999
d.
UU No. 39
Tahun 1999
e. UU
No 49 Tahun 1999
7.
Berikut ini yang bukan pelanggaran HAM
yang dapat diadukan ke Komnas HAM adalah . . . .
a. hak
untuk hidup
b. hak
turut serta dalam pemerintahan
c. hak
mengembangkan diri
d. hak
atas kesejahteraan
e.
hak hidup
bebas sebebas-bebasnya
8.
Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan
UU No. 26 Tahun 2000 memiliki wewenang untuk . . . .
a. melakukan
pemantauan tentang pelaksanaan penegakan HAM.
b.
memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran HAM berat
c. melaksanakan
penyuluhan tentang perlindungan dan penegakan HAM
d. menciptakan
kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan penegakan HAM
e. melaksanakan
pengkajian dan penelitian tentang pelanggaran HAM
9.
Salah satu peran serta masyarakat dalam
upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia adalah . . . .
a.
tidak main
hakim sendiri
b. mendiskriminasi
suku tertentu
c. tidak
menghargai perbedaan pendapat
d. melindungi
pelaku pelanggaran HAM
e. membatasi
kebebasan beragama
10. Dibawah
ini yang bukan merupakan peran serta masyarakat dalam upaya pemajuan,
penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia yaitu . . . .
a. Menghormati
dan menghargai lembaga perlindungan HAM
b. Mendengar
dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM
c. Aktif
mensosialisasikan hokum dan HAM
d. Menghargai
hak – hak perempuan dan anak
e.
Menyembunyikan
bukti – bukti terjadinya kasus pelanggaran HAM
11. Perhatikan
pernyataan berikut ini !
1. Negara
berdasar atas persatuan
2. Negara
yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruhnya
3. Negara
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
4. Negara
yang berkedaulatan rakyat
5. Negara
mewujudkan kesejahteraan umum
6. Negara
berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab
Dari
pernyataan di atas yang merupakan pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945
ditunjukkan pada nomor . . . .
a.
1 dan 2
|
a. 4
dan 5
|
b. 2
dan 3
|
b. 5
dan 6
|
c. 3
dan 4
|
12. Pokok
pikiran kedua Pembukaan UUD 1945 yang selaras dengan rumusan tujuan Negara
serta pembangunan nasional adalah . . . .
a. memajukan
kesejahteraan umum
b. mencerdaskan
kehidupan bangsa
c.
mewujudkan
keadilan sosial
d. melindungi
seluruh tumpah darah
e. melaksanakan
ketertiban dunia
13. Makna
Pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah . . . .
a.
hak
kemerdekaan bagi segala bangsa
b. asas
pokok pembentukan pemerintahan
c. hak
asasi manusia secara pribadi
d. asas
politik bangsa Indonesia
e. pernyataan
perjuangan bangsa Indonesia
14. Salah
satu makna yang terkandung dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 adalah . . .
.
a. kemerdekaan
Indonesia tercantum dalam UUD 1945
b. pemerintah
Indonesia mendukung kemerdekaan setiap bangsa
c.
motivasi
spiritual bahwa kemerdekaan ialah berkat rahmat Tuhan YME
d. pernyataan
objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan
e. keteguhan
bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan dan melawan penjajah dalam segala
bentuk
15. Makna
dari alinea IV Pembukaan UUD 1945 adalah . . . .
a. cita
– cita bangsa Indonesia
b. rumusan
pancasila
c. penjabaran
Pancasila
d.
tujuan negara
e. keinginan
luhur bangsa Indonesia
16. Tujuan
perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah . . . .
a. membentuk
struktur ketatanegaraan
b. mewujudkan
kebebasan berpendapat
c.
menyempurnakan
aturan dasar mengenai tata negara
d. mempertegas
kekuasaan pemerintah
e. memberikan
pengukuhan hukum pemerintah
17. Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk oleh MPR
hasil pemilihan umum, karena . . . .
a. tidak
dibuat oleh MPR
b. disahkan
dan ditetapkan oleh PPKI
c. disusun
oleh panitia sembilan
d.
memuat hal –
hal yang bersifat fundamental
e. akan
merugikan NKRI
18. Salah
satu kesepakatan dasar perubahan UUD 1945 adalah tidak mengubah bentuk Negara
RI. Hal ini didasarkan oleh alasan . . . .
a.
negara
kesatuan paling cocok dengan masyarakat Indonesia yang majemuk
b. bentuk
negara kesatuan lebih menjamin terlaksananya prinsip demokrasi
c. seluruh
anggota majelis tidak menyetujui perubahannya
d. untuk
memperkokoh sistem pemerintahan yang stabil
e. anggota
MPR menolak bentuk negara serikat
19. Sistem
pemerintahan negara dalam arti luas memunculkan tiga bangunan negara,
diantaranya bangunan negara kesatuan, yaitu . . . .
a.
Pemerintah
pusat berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah lokal
b. Pemerintah
pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang sejajar
c. Pemerintah
pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang sama tinggi
d. Pemerintah
pusat tidak mempunyai hubungan dengan daerah
e. Pemerintah
daerah tidak mempunyai wewenang untuk mengatur urusan sendiri
20. Negara
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan ini secara
tegas tertuang dalam UUD 1945 . . . .
a. Pasal 1 ayat 1
|
f.
Pasal 2 ayat 1
|
b. Pasal 1 ayat 2
|
g.
Pasal 3 ayat 2
|
c. Pasal 1 ayat 3
|
21. Kekuasaan
presiden tidak terbatas dan konstitusi sering diabaikan sehingga parlemen dan
pemerintahan tidak berfungsi merupakan ciri bentuk pemerintahan . . . .
a. Monarki
mutlak
b. Monarki
parlementer
c. Monarki
konstitusional
d. Republik
konstitusional
e.
Republik absolute
22. Presiden
memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, dan kekuasaan
presiden dibatasi oleh konstitusi, merupakan ciri bentuk pemerintahan . . . .
a. Republik
absolut
b.
Republik
konstitusional
c. Republik
parlemeter
d. Monarki
absolute
e. Monarki
konstitusional
23. Presiden
sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana
menteri yang bertanggung jawab kepeda parlemen, sehingga kekuasaan legislatif
lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif, merupakan ciri bentuk pemerintahan
. . . .
a. Republik absolut
b. Republik
konstitusional
c.
Republik
parlemeter
d. Monarki
absolute
e. Monarki
konstitusional
24. Sistem
Pemerintahan Demokrasi Pancasila memiliki ciri – ciri sebagai berikut, kecuali
. . . .
a.
Semua warga negara berpartisipasi dalam
pembuatan keputusan.
b. Setiap
warga negara mempunyai persamaan yang sama di depan hukum (equality before
the law).
c. Adanya
kebebasan mengemukakan pendapat, berkumpul, dan beragama.
d.
Adanya
pembredelan pers
e.
Adanya hak untuk protes atau
mengkritik atas kebijakan pemerintah.
25. Indonesia
menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, hal ini tersurat dalam sila
ke . . . Pancasila
a.
Satu
|
d. Empat
|
b.
Dua
|
e.
Lima
|
c.
Tiga
|
26. UUD
1945 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan . . . .
a. DPR
dan Presiden
b. Sesuai
konstitusi Negara
c.
Menurut UUD
d. Presiden
dan wakil presiden
e. Seluruh
rakyat Indonesia
27. Suatu
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara disebut . . . .
a.
Demokrasi
|
d.
Parlementer
|
b.
Kesatuan
|
e. Kedaulatan
|
c.
Republik
|
28. Teori
kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa . . . .
a. Penggunaan
keuangan secara terbuka dilaporkan kepada seluruh rakyat
b. Seluruh
rakyat mendapat perhatian yang sama dari negara
c.
Kekuasaan
tertinggi berada di tangan rakyat
d. Rakyat
mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum
e. Rakyat
yang berhak menentukan jalannya pemerintahan
29. Berikut
yang tidak
termasuk ciri – ciri yang menunjukkan bahwa NKRI menganut kedaulatan hukum
yaitu . . . .
a. Adanya
pembagian kekuasaan dalam negara
b. Diakuinya
HAM dan dicantumkan dalam konstitusi dan perundang – undangan
c. Adanya
dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan
d. Adanya
peradilan yang bebas dan tidak memihak
e.
Adanya
perbedaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
30. Sistem
kekuasaan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat disebut sistem . . . .
a.
otonomi
|
d. dekonsentrasi
|
b.
desentralisasi
|
e. akulturasi
|
c. sentralisasi
|
31. Penyerahan
wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara NKRI, adalah pengertian dari . . . .
a.
dekonsentrasi
|
d. akulturasi
|
b. desentralisasi
|
e. sentralistik
|
c.
tugas pembantuan
|
32. Perhatikan
pernyataan di bawah ini !
1. Politik
luar negeri, pertahanan keamanan
2. Pendidikan
dan kebudayaan
3. Peradilan
(yustisi), agama
4. Moneter
dan fiskal
5. Tenaga
kerja dan kesehatan
6. Pengendalian
pembangunan
Dalam
pasal 10 ayat 3 UU No. 32/2004 mengatur tentang urusan pemerintahan yang masih
ditangani oleh pemerintah pusat terdapat pada nomor . . . .
a.
1, 2, dan 3
|
d. 3,
4, dan 6
|
b.
4, 5, dan 6
|
e. 2,
3, dan 5
|
c. 1, 3, dan 4
|
33. Kewenangan
otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi . . . .
a. luas,
sementara, dan darurat
b. te
rbatas
dan darurat
c.
luas, nyata,
dan bertanggung jawab
d. nyata
dan bertanggung jawab
e. sementara
dan bertanggungjawab
34. Dibawah
ini yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam urusan politik luar negeri
adalah . . ..
a.
Mengangkat
pejabat diplomatik
b. Mendirikan
dan membentuk angkatan bersenjata
c. Menetapkan
kebijakan keamanan nasional
d. Menetapkan
kebijakan kehakiman
e. Menetapkan
keimigrasian
35. Kepala
daerah dan DPRD harus bekerja sama dalam menetapkan . . . .
a. Kepala
daerah
b.
Peraturan
daerah
c. Keputusan
daerah
d. Pengangkatan
pejabat daerah
e. Sekretaris
daerah
kunci Jawaban ada pada artikel berikutnya !!
II.
Esay
36. Sebutkan
faktor penghambat penegakan HAM di Indonesia (3) !
37. Sebutkan
wewenang komnas HAM (3)!
38. Kesepakatan
perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dilakukan secara adendum. Apa arti dari kata
adendum?
39. Jelaskan
apa yang dimaksud kedaulatan ke dalam dan keluar ?
40. Sebutkan
urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan ke pemerintah daerah !